Follow by Email

STUDI KASUS MASYARAKAT DESA-DESA SEKITAR AREAL IUPHHK DI KABUPATEN MAMUJU, PROVINSI SULAWESI BARAT


BAB I
PENDAHULUAN

A.        Latar Belakang
Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan merupakan salah satu wujud pelaksanaan konstitusi negara. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar penguasaan negara atas hutan ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan secara bersama-sama juga harus mengakomodir berbagai kelompok kepentingan baik rimbawan, petani, peternak, peramu hasil hutan, masyarakat hukum adat maupun kepentingan lainnya. Akses dan hak pemanfaatan atas berbagai kategori hutan harus diatur sebaik-baiknya bagi semua kelompok masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 pasal 2: “Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”. Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pengaturan akses masyarakat atas sumber daya hutan adalah masalah fundamental yang harus dibenahi agar masyarakat lokal dapat turut berperan aktif mengelola sumberdaya hutan secara baik, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Keberhasilan masyarakat dalam hutan rakyat telah menjadi inspirasi dan motivasi untuk dapat mengelola kawasan hutan. Akses masyarakat terhadap sumber daya hutan harus diatur tidak hanya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan hak tetapi juga akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan negara. Mengenai hak atas hutan, berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 hutan dikelompokkan berdasarkan kepemilikannya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada di atas lahan yang tidak dibebani hak (milik).
Departemen Kehutanan dan berbagai lembaga serta elemen masyarakat lainnya telah banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Meskipun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini tidak semuanya menuai sukses, namun juga tidak sedikit manfaat yang telah dapat dirasakan oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Disadari bahwa kelemahan kegiatan pemberdayaan masyarakat selama ini adalah sangat kurangnya koordinasi antar instansi dan pelaku pemberdayaan masyarakat sehingga tidak ada sinergitas, kurang terarah, dan bahkan sering terjadi tumpang tindih kegiatan.
Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sumberdaya hutan yang relatif besar yaitu seluas 1.178.996 ha atau sebesar 70% dari luas wilayah. Pada saat ini tercatat 3 (tiga) perusahaan HPH/IUPHHK yang masih aktif dari 9 HPH/IUPHHK yang pernah ada yaitu: (1) PT.Rante Mario, (2) PT. Inhutani I UMH  Mamuju,  dan (3) PT. Zedsko Permai. Ketiga HPH/IUPHHK. Dapat pula dikatakan bahwa saat ini terdapat sebanyak 6 HPH/IUPHHK yang tidak aktif melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan karena telah berakhir izin konsesi atau masih berlaku  izin  konsesi  akan   tetapi tidak aktif melakukan kegiatan di lapangan.
Areal HPH yang tidak aktif tersebut di atas, bersifat open access sehingga mendapatkan tekanan dari masyarakat di sekitar hutan yang menyebabkan terjadinya degradasi hutan saat ini sebesar 20%. Di lain pihak, sumberdaya hutan tersebut harus dikelola untuk tujuan yang sesuai dengan fungsinya. Keadaan tersebut di atas menunjukkan   bahwa pembangunan kehutanan perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, serta melestarikan fungsi kawasan hutan. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengembangan usaha masyarakat di dalam kawasan hutan   yang dapat memenuhi tuntutan pengelolan tersebut.
B.        Rumusan Masalah
            Adapun Rumusan Masalah dalam makalah ii adalah sebagai berikut :
a.       Apa Pengertian Pemberdayaan Masyarakat?
b.      Bagaimana Karaktersitik Masyarakat di Sekitar Hutan di Mamuju?
c.       Apa saja Permasalahan Pengelolaan Hutan di Mamuju?
d.      Apa saja Konsep Pengembangan Usaha Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan di?
e.       Apa saja Konsep Pengembangan Usaha Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan?
BAB II
PEMBAHASAN


A.        Pengertian Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)
Berdasarkan kata harfiah Pemberdayaan adalah proses perubahan diri (proses penguatan dan penyadaran diri) masyarakat secara partisipatif dengan cara berkembangnya sikap, pengetahuan dan keterampilan agar memiliki kemampuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya.
Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (MDH) berbasis komunitas dengan cara Enabling yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi MDH berkembang, Empowering yaitu memperkuat potensi atau daya yang telah dimiliki oleh MDH, dan dengan cara Protecting yaitu mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi pihak yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat ini bukan sekadar mengajak mereka untuk ikut terlibat secara aktif (partisipatif dan mobilisasi) dalam perencanaan dan pelaksanaan program, melaikan juga bangkitnya semangat untuk memiliki dan mengontrol seluruh aktivititas program.  Ketiga unsur pemberdayaan tersebut bukanlah merupakan bagian yang saling terpisah namun bagian yang saling mengkait dan menguatkan, sebab salah satu dari ketiga unsure itu terlepas maka akan menjadi timpang dalam pelaksanaannya.
B.        Karaktersitik Masyarakat di Sekitar Hutan
1.         Penduduk
Masyarakat desa-desa di lokasi penelitian dicirikan oleh tingginya      migrasi          masuk penduduk, terutama migrasi dari Sulawesi Selatan. Tujuan utama migrasi          adalah  untuk mendapatkan lahan usahatani kakao. Sebahagian diantaranya juga berdagang faktor-faktor produksi usahatani atau berdagang hasil usahatani. Berdasarkan hasil FGD ditemukan bahwa masyarakat desa-desa di lokasi penelitian didominasi oleh masyarakat pendatang dan umumnya mereka satu rumpun keluarga. Hal ini menyebabkan aktifitas mereka biasanya dilakukan  secara kolektif. Daerah asal pendatang adalah Kabupaten Bone, Soppeng, Polman, Mamasa dan Kabupaten Tana Toraja.
Masyarakat pendatang mulai merambah kawasan hutan areal HPH/IUPHHK sejak tahun 1998, difasilitasi oleh tokoh masyarakat setempat. Kehadiran penduduk pendatang tersebut telah memberikan konstribusi terhadap pengembangan wilayah desa serta akulturasi pengetahuan budidaya pertanian dan kehutanan dengan masyarakat setempat. Namun demikian, kehadiran masyarakat pendatang juga memilik potensi konflik dengan masyarakat setempat serta berpotensi merusak sumberdaya hutan.
2.         Tenaga Kerja Keluarga
Kepala keluarga yang menjadi tulang punggung tenaga kerja rumah tannga petani di lokasi penelitian pada umumnya adalah tenaga kerja produktif dengan umur > 20 tahun. Dalam menjalankan aktivitas usahataninya, kepala keluarga dibantu oleh anggota keluarga usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah tanggungan keluarga setiap kepala keluarga rata-rata sebanyak 3 orang.
Pertumbuhan  penduduk usia kerja masyarakat di sekitar hutan berpotensi untuk menekan sumberdaya hutan, apabila potensi tenaga kerja tersebut tidak mempunyai alternatif mata pencaharian selain usahatani. Hal ini disebabkan karena sumberdaya hutan merupakan sumberdaya terdekat, termudah, dan termurah bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas usahatani.
3.         Mata Pencaharian
Mata    pencaharian masyarakat adalah petani kakao, sawit, beternak, dan usaha lainnya yang bersifat musiman. Terdapat juga beberapa orang pedagang kayu. Masyarakat menata lahan usahatani sesuai kondisi fisik lahan yaitu, lahan dengan kelerengan 0 - 25 % dikelola sebagai areal usahatani kelapa sawit, lahan dengan kelerengan 25 - 40% dikelola sebagai lahan usahatani kebun kakao, sedangkan lahan dengan kelerengan diatas 40% ditanami dengan jenis kayu-kayuan.
4.         Pemanfataan Kawasan Hutan oleh Masyarakat
Aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan pada dasarnya terbagi dua yaitu, pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan usahatani, dan pemungutan hasil hutan. Hasil usaha tersebut sebagian besar dikonsumsi sendiri secara langsung, dan sebagian lainnya dijual dalam bentuk bahan mentah dan atau dijual setelah diolah lebih lanjut seperti usaha produksi gula aren.
Hasil survey dan FGD menunjukkan bahwa masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan menyadari bahwa aktivitas di dalam kawasan hutan yang tidak melalui proses perizinan adalah bersifat illegal. Namun demikian, pada banyak kasus, batas-batas kawasan hutan (TGHK) tidak diakui oleh masyarakat, sehingga aktivitas mereka di dalam kawasan hutan dianggap tidak illegal. Aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan terjadi karena faktor-faktor historis, faktor biologis, faktor fisik lahan, dan faktor ekonomi.
Faktor biologi terkait adanya tanaman yang ditanam oleh masyarakat di dalam kawasan hutan, baik sebelum maupun setelah TGHK. Faktor fisik lahan terkait dengan kondisi fisik lahan yang memang mempunyai potensi untuk dikelola oleh masyarakat sebagai areal tanaman semusim atau areal tanaman kebun, misalnya pada lahan kawasan hutan yang bertopografi datar dan subur. Sedangkan faktor ekonomi terkait dengan pertumbuhan penduduk yang berdampak kepada meningkatnya permintaan lahan usahatani.
Kondisi tersebut di atas memerlukan pemantapan kawasan hutan melalui kegiatan-kegiatan rekonstruksi tata batas atau penataan ulang kawasan hutan. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan kondisi riil kawasan hutan yang sudah sangat berbeda dengan data yang ada di peta kawasan hutan. Faktor penyebabnya adalah, tidak jelasnya batas-batas kawasan hutan di lapangan, hilangnya pal batas kawasan hutan, dan tidak diakuinya.
C.        Permasalahan Pengelolaan Hutan
Pembangunan kehutanan telah memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian melalui berbagai macam aktivitas baik yang bersifat legal maupun illegal. Pada sisi yang lain, pembangunan kehutanan telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi sosial ekonomi, dampak pembangunan kehutanan terhadap peningkatan        Kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tidak cukup nyata akibat kurangnya akses dan peran masyarakat dalam proses pembangunan kehutanan.  Dari segi sumberdaya, telah terjadi degradasi yang disebabkan oleh pengelolaan hutan yang  tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan non kehutanan (seperti, perkebunan besar, dan transmigrasi), illegal logging, kebakaran hutan, dan perambahan oleh masyarakat.
D.        Konsep Pengembangan Usaha Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan
Mengacu kepada uraian sebelumnya, maka dirumuskan konsep pengembangan usaha masyarakat di dalam kawasan hutan sebagai berikut:
1.         Konsep Pengembangan Sistem Produksi
Pembangunan kehutanan diarahkan pada pengembangan unit usaha masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Unit usaha tersebut harus dikelola sebagai suatu unit bisnis berbasis           masyarakat. Pengelolaan unit bisnis berbasis masyarakat diarahkan pada aglomerasi usahatani masyarakat yakni,
1.      Memadukan unit usahatani masyarakat di dalam kawasan hutan dan unit usahatani di luar kawasan hutan.
2.      Mengintegrasikan sub-sub sistem yang terkait dengan pengembangan unit usahatani, terutama yang terkait dengan pasar faktor-faktor produksi dan pasar hasil produksi.
Pengelolaan usahatani yang tidak teraglomerasi dan tidak terintegrasi menyebabkan nilai ekonomi usahatani masyarakat relatif rendah, yang pada akhirnya bermuara kepada pengelolaan unit bisnis yang tidak berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha masyarakat adalah memperkuat           kelembagaan usaha, yang mencakup aspek legalitas usaha dan aspek kelembagaan unit usaha.
Legalitas          usahatani masyarakat di dalam kawasan hutan saat ini sangat lemah karena tidak melalui prosedur standar perizinan usaha kehutanan sesuai peraturan yang ada. Sedangkan kelembagaan unit usaha adalah bersifat individu menyebabkan posisi tawar petani tidak kuat untuk mengakses faktor-faktor produksi dan pasar hasil-hasil produksi. Dengan demikian, program pengelolaan hutan harus memfasilitasi penguatan legalitas kelembagaan usaha masyarakat sesuai prosedure standar perizinan usaha kehutanan dan menfasilitasi penguatan unit usaha dengan mempersatukan kekuatan unit-unit usaha individu petani menjadi unit usaha berkelompok.
2.         Konsep Pengembangan Kelembagaan Usaha
Konsep pengembangan kelembagaan usaha masyarakat mencakup:
a.         Penyediaan lembaga usaha yang berbadan hukum yang menjalankan bisnis hasil-hasil produksi masyarakat,
b.        Penyediaan lembaga usaha masyarakat yang memainkan peran dalam menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait seperti HPH/IUPHHK, Bank atau lembaga keuangan lainnya, BUMN, BUMD, instansi terkait, dan lembaga donor,
c.         Penyediaan lembaga usaha masyarakat yang memiliki kemampuan   dalam mengembangkan pasar hasil- hasil para petani,
d.        penyediaan lembaga usaha yang memiliki rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam lingkup pengelolaan hutan lestari.

Unit usahatani masyarakat di lokasi penelitian adalah individu-individu rumah tangga. Hal ini menyebabkan unit usahatani tidak efisien untuk mengakses pasar faktor-faktor produksi dan tidak efisien mengakses pasar hasil produksi, yang berdampak kepada rendahnya nilai usaha masyarakat. Selain itu, masalah- masalah teknis produksi, pengolahan dan pemasaran hasil usaha tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh unit usaha yang bersifat individu rumah tangga petani.
Tipologi usaha masyarakat seperti diuraikan di atas disebabkan oleh lemahnya sistem kelembagaan usaha masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengembangan sistem kelembagaan usaha untuk mengembangkan bisnis berbasis kehutanan. Konsep ini mencakup, pemberdayaan kelembagaan unit usahatani (petani) dan pemberdayaan sub sistem yang terkait dengan unit usahatani seperti, pedagang lokal, lembaga pemerintah desa, serta lembaga-lembaga penyangga seperti perguruan tinggi, LSM, dan dunia usaha. Pemberdayaan kelembagaan unit usahatani, pada tahap awal, dilakukan denga memperkuat unit usahatani (petani) dan usaha yang ada. Potensi yang dimiliki oleh unit usahatani (petani) diperkuat, sampai unit usahatani tersebut mempunyai kemampuan kelembagaan untuk dapat bersaing dengan kelembagaan lain yang terkait. Kelembagaan penyuluh, lembaga pemerintahan desa, LSM, dan perguruan tinggi diharapkan menjadi fasilitator inti pada tahap   awal proses penguatan kelembagaan unit usahatani.
3.         Konsep Pengembangan Sistem Pendukung
Dalam pengembangan bisnis berbasis kehutanan di lokasi penelitian, terdapat suatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan sejak awal, yaitu keseimbangan kekuatan negosiasi (negotiating power) antar stakeholders. Tanpa keseimbangan ini maka perjalanan pengembangan bisnis berbasis kehutanan akan pincang dan pada akhirnya akan terhenti dan bubar. Para peneliti dan tim pakar perlu terus menerus memonitor dan menganalisis dan mengevaluasi perjalanan keseimbangan ini.
Hal yang perlu dimonitor sejak awal adalah munculnya stakeholder yang terlalu kuat seperti kejadian dalam banyak kasus Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang mempunyai kemampuan negosiasi yang sangat kuat dengan masyarakat lokal yang tidak memiliki kekuatan negosiasi sama sekali. Sebelum jejaring (network) kemitraan dibangun, masyarakat lokal memerlukan pendampingan untuk membentuk “Kelompok Usaha Bersama (KUB)” yang terus menerus harus dibina agar kelak usaha bersama tersebut dapat menjadi badan usaha koperasi yang kuat, dan memiliki kemampuan negosiasi yang kuat untuk dapat ikut dalam jejaring kemitraan.
Kalau badan usaha koperasi sudah terbentuk dan menjadi kuat, barulah dapat dibangun jejaring yang anggota- anggota stakeholdernya relatif seimbang. Kalau tidak, maka masyarakat tidak akan memiliki negotiating power yang cukup untuk dapat mengambil peranan dalam sistem jejaring. Kalau demikian, masyarakat lokal akan menjual hak penguasaan lahannya dan masuk lagi mencari lahan di kawasan hutan untuk mereka jadikan ladang baru.




BAB III
PENUTUP
A.        Kesimpulan
            Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah sebagai berikut :
1.      Telah terjadi akulturasi pengetahuan  budidaya pertanian dan kehutanan antara masyarakat penduduk asli dengan masyarakat pendatang yang berdampak terhadap pengelolaan         sumberdaya hutan.
2.      Permasalahan  umum pengelolaan hutan mencakup masalah ekonomi yang terkait dengan usahatani masyarakat di dalam kawasan hutan, masalah sosial yang terkait dengan kependudukan, dan masalah kelembagaan yang terkait dengan unit usaha masyarakat.
3.      Konsep pengembangan usaha masyarakat di dalam kawasan hutan mencakup, pengembangan sistem produksi, pengembangan kelembagaan usaha, dan pengembangan sistem pendukung.
B.        Saran
Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah segera membentuk kelembagaan pengelolaan hutan pada level unit pengelolaan yang akan memberikan pelayanan untuk mendukung berkembangnya usaha masyarakat di dalam kawasan hutan dan terkelolanya sumberdaya hutan secara lestari.












DAFTAR PUSTAKA

Andayani. W. 2003. Strategi Peningkatan     Efisiensi Usaha Perhutanan Rakyat. Jurnal Hutan Rakyat, Vol. V, No. 3. Pustaka Hutan Rakyat. Yogyakarta.

Bhargava. K.S.1993. Policy Legislation and Community Forestry. Proceeding of A workshop Held in Bangkok, Jan 27 – 29, 1993. RECOFTC, Bangkok.

Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan. 1999. Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Jakarta.

Davis. S. Lawrence, dan K.N. Johnson, 1987. Forets Management. Third Edition. Mc. Graw-Hill Book Company. New York, St. Loui, San Fransisco, Toronto, London, Sydney.

Dinas Pertanian Kabupaten Maros, 2002. Nota Dinas Penugasan Kepala Resort Pemangkuan Hutan. Dinas Pertanian            Kabupaten Maros. Maros.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kabupaten Maros, 2004. Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2009. Maros.

Junus. M., 2006. Urgensi Desa Dalam Pengelolaan Hutan dan Pelayanan Wilayah Mikroforestry.

Pemda Kabupaten Maros. 2001. Final Report Rencana Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kabupaten Maros. Badan Perencanaan Pembangunan     Daerah Maros.

Pemda Kabupaten Maros. 2005. Keputusan Bupati Maros Nomor: 230a/Kpts/660/VII/2005, tentang Penunjukan Pengawas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan serta Penebangan Liar di Kabupaten Maros. Sekretariat       Daerah Kabupaten Maros. Maros.

Previous
« Prev Post