Follow by Email

MAKALAH PERHUTANAN SOSIAL KEHUTANAN UNTAD



MAKALAH PERHUTANAN SOSIAL

‘‘ Analisis Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung ’’
                                          

Oleh :
Kelompok
KHT B
          Indra Setiawan                       L131 16 119
          Zaki Mubarok                        L131 16 111



JURUSAN KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2019

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.        Pendahuluan 

         Perhutanan   Sosial  adalah   sistem   pengelolaan hutan  lestari  yang dilaksanakan dalam  kawasan hutan  negara  atau  hutan  hak/hutan  adat   oleh masyarakat  setempat   atau  masyarakat  hukum adat sebagai  pelaku  utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan  lingkungan  dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan  Kemasyarakatan,  Hutan  Tanaman  Rakyat, hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

          Menurut Tiwari (1983) dalam Suharjito dan Darussman (1998), social forestry adalah ilmu pengetahuan dan seni menumbuhkan pohon-pohon dan atau vegetasi lain pada lahan yang tersedia, di dalam dan di luar areal hutan tradisional dengan melibatkan masyarakat untuk tujuan menghasilkan tata guna lahan yang seimbang dan saling melengkapi. Untuk menunjang keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Perum Perhutani, diperlukan lembaga masyarakat desa hutan yang merupakan wadah bagi masyarakat sekitar hutan yang bersedia memelihara kelestarian hutan dengan jalan menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani.

         Pemanfaatan hutan secara komersial terutama di hutan alam, yang dimulai sejak tahun 1967, telah menempatkan kehutanan sebagai penggerak perekonomian nasional. Kompleksnya tata guna hutan menjadikan semakin rumit pula pemecahan masalah terhadap sengketa pengelola lahan hutan tersebut.  Pengelolaan hutan di masing-masing negara di ASEAN memiliki strategi masing-masing tergantung luas lahan hutan, kebijakan pemerintah, kebiasaan masyarakat kawasan hutan, dan iklim. Terlebih pada luas hutan di InLuas hutan dan perairan di Indonesia sendiri hingga SK 2012 adalah 136.174.000 ha.

       Konflik Kawasan Hutan atau yang sering disebut konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan  dan pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan. Kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata untuk dapat ikut mengelola hutan/mendapatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberikan hak akses kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelolaan hutan. Melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan pemerintah memberi- kan peluang kepada masyarakat untuk ikut mengelolah lahan kawasan.

        Lampung termasuk provinsi yang cukup awal mengem-bangkan inisiatif dalam      mendukung     pengelolaan sumberdaya hutan berba-sis masyarakat, khususnya kebijakan hutan kemasyarakatan. Kebijakan Hutan kemasyarakatan di Lampung mulai diimplementasikan sejak tahun 1998 melalui SK Menhutbun No. 667/Kpts/1998 tentang Hutan Kema- syarakatan. Izin pertama diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung kepada dua kelompok masyarakat di kawasan hutan register 19 Gunung Betung pada tahun 2000, yang diikuti oleh Dinas-Dinas Kehutanan daerah- daerah Kabupaten lain di Provinsi Lampung. Bagi Provinsi Lampung, Hkm diharapkan dapat mencegah kerusakan hutan yang masih tersisa dan merehabilitasi hutan yang rusak dengan melibatkan sepenuhnya peran serta masyarakat di sekitar hutan. Hkm diharapkan pula dapat mengakomodasi dua kepentingan yang selama ini menjadi sumber konflik yaitu kepentingan pelestarian fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat setempat (Rahmat, 2002).

          Menurut hasil penelitian Rahmat dkk (2005) dalam rangka mengim- plementasikan kebijakan Hkm, pihak kehutanan Provinsi Lampung menetapkan pencadangan areal Hkm seluas 23.239,15 ha. Dengan diimplementasikannya kebijakan HKm diharapkan dapat menjawab permasa- lahan-permasalahan engelolaan hutan yang dihadapi. Namun sejauh ini perkembangan HKm di Provinsi Lampung dinilai banyak kalangan belum dapat mengakomodir.

        Mengelola hutan dengan prinsip keseimbangan fungsi ekologis dan fungsi sosial ekonomis subsistem masyarakat lokal sebagaimana yang menjadi spirit program Hkm, teknis pelaksanaan Hkm belum banyak diketahui masyarakat, kurang intensifnya sosialisasi tentang Hkm kepada masyarakat terutama masalah teknis pelaksanaan. Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian ini dengan maksud untuk mendapatkan dukungan otoritas dari masyarakat luas sekaligus untuk melakukan penguatan kelembagaan yang relevan dengan tanggung jawab pengelolaan hutan dengan prinsip keseimbangan fungsi ekologis dan fungsi sosial subsisten masyarakat lokal sebagaimana yang menjadi spirit program Hutan kemasyarakatan. Adapun manfaat penelitian ini adalah menempatkan petani pada posisi pelaku utama pembangunan hutan yang lestari melalui program Hutan kemasyarakatan (Hkm).

B.      Rumusan Masalah

         Adapun rumusan masalah makalah ini adalah sebagai berikut :

1.       Apa pengertian Perhutanan Sosial?

2.      Bagaimana Pelaksanaan kebijakan Hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung?

3.      Apa saja Program HKM di Lampung?

4.     Perlukah Pemdamping Masyarakat dalam mengelola HKM?

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.        Pengertian Pehutanan Sosial

            Perhutanan  sosial merupakan ilmu dan seni memadukan penanaman pohon atau tumbuhan lain di kawasan hutan yang terkait aspek-aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pengelolaanya dilakukan dengan mengkombinasikan peran,hak, dan kewajiban masyarakat dengan berbagai pihak pengelola sumberdaya hutan untuk perlindungan, pengentasan kemiskinan, serta tujuan produksi lestari kesejahteraan masyarakat. Pengaruh perhutanan sosial terhadap masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek sosial, perhutanan sosial mempengaruhi strategi nafkah, modal sosial, peranan gender, resolusi konflik, dan keberdayaan. Kehidupan sosial tersebut kemudian juga mempengaruhi kehidupan ekonomi yang ditinjau dari tingkat kesejahteraan dan investasi. Hubungan dari aspek sosial dan ekonomi masyarakat tersebut berdampak kembali terhadap kelestarian hutan itu sendiri.

       Di Indonesia digunakan berbagai istilah seperti hutan kemasyarakatan, hutan kerakyatan, kehutanan masyarakat, kehutanan sosial dan sosial forestri. Selain itu ada pula yang menggunakan istilah perhutanan masyarakat, pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) ada juga yang menggunakan istilah pengelolaan hutan bersama, pengelolaan hutan dalam kemitraan dan pengelolaan hutan multipihak atau pengelolaan hutan oleh masyarakat (PHOM).

          Menurut Departemen Kehutanan sejak tahun 1980-an Perhutanan Sosial adalah semua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta masyarakat baik di kawasan hutan milik negara maupun milik pribadi atau kelompok. Di kawasan hutan milik negara disebut Hutan Kemasyarakatan (HKM) sedangkan di lahan milik disebut Hutan Rakyat (HR). Kebijakan dan peraturan yang mengarah kepada upaya perbaikan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan milik negara kemudian dikembangkan dalam bentuk hutan kemasyarakatan (HKM) dimulai pada awal tahun 1995 dalam bentuk keputusan menteri dengan SK No. 622/1995. Keputusan ini menekankan pada ijin pemanfaatan hutan. Hak masyarakat dibatasi pada rehabilitasi hutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Keputusan ini kemudian diperbaiki dengan SK Menteri No. 677/Kpts-II/1998 di mana masyarakat bisa mengambil keputusan pengelolaan hutan dan pemerintah sebagai fasilitator saja dan masyarakat harus membentuk koperasi. Ijin pemanfaatan diganti menjadi ijin pengusahaan. Keputusan ini kemudian diganti lagi dengan SK No. 865/Kpts-II/1999 di mana ijin pengusahaan diganti menjadi ijin pemanfaatan dan masyarakat tidak harus membentuk koperasi tetapi bisa kelompok apa saja. Sebelum sempat beredar di masyarakat, Keputusan ini diganti lagi dengan SK Menteri Kehutanan No. 31/Kpts- II/2001 yang memberikan wewenang pada Bupati untuk memberi ijin dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat. Namun, dengan diberlakukannya PP 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, SK 31 tentang Hutan Kemasyarakatan secara hukum tidak berlaku lagi.

B.        Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung

          Berdasarkan hasil penelitian tim studi Watala dan World Agroforestry (2005) sejak tahun 1998 sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sudah menerapkan kebijakan Hutan kemasyarakatan (Hkm). Bandar Lampung dan Lampung Selatan (register 19 Gunung Betung) merupakan wilayah pertama yang menerapkan kebijakan Hutan kemasyarakatan di Lampung yang kemudian diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Secara umum tahapan dari 8 wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi studi, proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Hutan kemasyarakatan sampai mendapatkan izin relatif sama yaitu pembentukan kelompok, penetapan wilayah kelola, pembuatan dan pengajuan proposal perizinan.

            Provinsi   Lampung    sendiri    pada    tahun   2009    mempunyai target pengelolaan Hutan kemasyarakatan (Hkm) seluas 85.280,21 hektar, khususnya kepada masyarakat yang memiliki izin mengelola Hutan kemasyarakatan. Masyarakat mempu- nyai hak dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.         3/2010 tentang Hutan Kemasyara-katan.

        Hutan kemasyarakatan sendiri bertujuan bertujuan agar masyarakat terlibat aktif dalam rehabilitasi hutan yang rusak. Masyarakat diharuskan menanam pepohonan yang berfungsi untuk menghijaukan kembali hutan yang rusak, antara lain dengan menanam melinjo dan dan kopi. Oleh karena itu bagi kelompok masyarakat yang telah memegang izin pengelolaan Hutan kemasyarakatan diperkenankan mengambil hasil hutan, kecuali kayu. Setiap kelompok Hkm umumnya terdiri dari 20 sampai 40 KK, bagi kelompok masyarakat yang akan mengajukan izin pengelolaan Hkm akan diverifikasi oleh Dinas Kehutanan kemudian oleh Departemen       Kehutanan.      Hutan kemasyarakatan hanya dapat dikelola kelompok, setelah memiliki struktur, rencana kerja, peta kelola dan peraturan kelompok.

          Data yang kami peroleh dari hasil penelitian Tim Studi Watala Lampung, di tahun 2008 terdapat 11 kelompok masyarakat (pokmas) di 3 Kabupaten di Provinsi Lampung telah memiliki izin mengelola Hutan kemasyarakatan (Hkm) seluas 5.013,7 hektar. Kelompok masyarakat tersebut tersebar di Kabupaten Lampung Barat 5 kelompok, Kabupaten Tanggamus 5 kelompok, dan kabupaten Lampung Utara 1 kelompok, sementara itu sekitar 14.190 hektar masih berupa izin pengelolaan Hutan kemasyarakatan (Hkm) sementara. Dalam acara konsolidasi Hutan kemasyarakatan yang diadakan di hotel Indrapuri pada tanggal 7 Agustus 2008, Provinsi Lampung dinilai memiliki perkembangan pengelolaan sumber daya alam (SDA) kemasyarakatan yang cukup progressif dibandingkan Provinsi lain di regional Sumatera. Provinsi Lampung merupakan Provinsi ke tiga yang telah memiliki izin definitif hutan kemasyarakatan setelah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Yogyakarta.

C.        Program Hutan Kemasyarakatan Lampung

        Penyusunan program adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka merumuskan program-program Hutan kemasyarakatan dan merumuskan program-program pengelolaan hutan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan penyusunan  program pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus yang telah memperoleh izin definitif pengelolaan hutan kemasyarakatan tetap selama 35 tahun adalah bahwa penyusunan program dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan anggota. Penyusunan program dilaksanakan dalam suatu musyawarah yang terbagi dalam 2 tahap, yaitu musyawarah di tingkat sub kelompok yang dikoordinir ketua sub kelompok dan dan musyawarah di tingkat kelompok induk yang dikoordinir oleh pengurus kelompok induk. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program antara lain terlihat dari kehadiran masyarakat dalam forum penyusunan program serta ketersediaan masyarakat memberikan kontribusi (sumbangan) pemikiran tentang program-program yang akan diputuskan.

            Kegiatan musyawarah penyusunan program dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu:

1.      Tahap Musyawarah

            Penyusunan program di tingkat sub kelompok. Pelaksanaan musyawarah di tingkat sub kelompok dikoordinir oleh masing-masing pengurus sub kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara sub kelompok dihadiri oleh seluruh anggota sub kelompok. Kegiatan musyawarah di tingkat sub kelompok dilaksanakan untuk membuat ”Rancangan Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan” yang berisi gagasan, ide, pemikiran-pemikiran anggota tentang program-program yang akan diputuskan ditingkat kelompok induk.

            Hasil musyawarah pada tingkat sub kelompok berupa rancangan program, selanjutnya di bawa ke dalam forum musyawarah penyusunan program di tingkat kelompok induk.

2.      Penyusunan Program Induk

            Pelaksanaan musyawarah di tingkat kelompok induk dikoordinir oleh pengurus kelompok induk dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing pengurus sub kelompok. Musyawarah di tingkat kelompok induk merupakan tindak lanjut dari kegiatan musyawarah ulang yang dilaksanakan di tingkat sub kelompok. Agenda dalam kegiatan musyawarah penyusunan program di tingkat kelomppk induk adalah pembahasan rancangan program yang diajukan oleh masing-masing sub kelompok dan selanjutnya diputuskan menjadi program pengelolaan Hkm yang berlaku bagi seluruh anggota Hkm.

            Pembagian tahap musyawarah penyusunan program menjadi dua tahap dilakukan dengan pertimbangan jumlah anggota dan efisiensi waktu. Besarnya jumlah anggotan akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang besar apabila harus menghadirkan seluruh anggota. Olehkarena itu diambil kebijakan untuk membagi musyawarah penyusunan program menjadi dua tahap. Namun demikian diperbolehkan bahkan dianjurkan bagi anggota sub kelompok yang berkeinginan menghadiri musyawarah di tingkat kelompok induk.

D.        Pendampingan Masyarakat

            Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan merupakan salah satu pola sinergis antara keinginan untuk mencapai masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Praktek-praktek pengelolaan hutan yang kurang memperhatikan hak-hak dan kebutuhan masyarakat perlu diubah menjadi pengelolaan hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya hutan dan berbasis pada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam keseluruhan proses pengelolaan hutan. Upaya pelibatan masyarakat dilakukan  dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan yang memiliki :

a.   Aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi.

b.   Aturan- aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.    Pengakuan dari masyarakat melalui Kepada Desa.

d.   Rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan.

          Pembentukan organisasi pengelolaan/kelembagaan kelompok hutan kemasyarakatan (KPPHkm) dimaksudkan sebagai wadah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan sehingga keseluruhan proses pengelolaan hutan dapat terorganisir. Selain itu, pembentukan organisasi pengelola hutan kemasyarakatan juga dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah/tenaga lapang kehutanan maupun dari lembaga pendamping independen melakukan monitoring dan pendampingan terhadap keseluruhan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan kelompok-kelompok hutan kemasyarakatan. Secara umum Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH) merupakan perkumpulan orang-orang yang tinggal di sekitar hutan yang menyatakan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan ikut serta melestarikan hutan dengan prinsip-prinsip kerja dari oleh dan untuk anggota (Sri Sumarni, 2006).

BAB III

PENUTUP

 

A.        Kesimpulan

            Perhutanan  sosial merupakan ilmu dan seni memadukan penanaman pohon atau tumbuhan lain di kawasan hutan yang terkait aspek-aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pengelolaanya dilakukan dengan mengkombinasikan peran,hak, dan kewajiban masyarakat dengan berbagai pihak pengelola sumberdaya hutan untuk perlindungan, pengentasan kemiskinan, serta tujuan produksi lestari kesejahteraan masyarakat.

        Hutan kemasyarakatan sendiri bertujuan bertujuan agar masyarakat terlibat aktif dalam rehabilitasi hutan yang rusak. Masyarakat diharuskan menanam pepohonan yang berfungsi untuk menghijaukan kembali hutan yang rusak, antara lain dengan menanam melinjo dan dan kopi.

         Penyusunan program adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka merumuskan program-program Hutan kemasyarakatan dan merumuskan program-program pengelolaan hutan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan.

         Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan merupakan salah satu pola sinergis antara keinginan untuk mencapai masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

B.        Saran

Kami memohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan makalah ini dan senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar makalah ini lebih bermanfaat dan lebih baik kualitasnya dimasa mendatang. Mudah-mudahan makalah ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2005. Kabupaten Tanggamus dalam Angka. Kerjasama Balitbangda dan Badan        Pusat   Statistika          Provinsi Lampung.

BPS. 2005. Kabupaten Lampung Barat dalam           Angka.                        Kerjasama Balitbangda dan Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung.

Bertrand, J.T. 1978. Communication Pretesting.        Communication Laboratory, ommunity and Family Study Center, The University of Chicago, Chicago.

Cahyaningsih, N.dkk 2005. Panduan Hutan Kemasyarakatan Di Lampung Barat. Hasil Penelitian kerjasama Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat-World Agroforestry Center-Asia Tenggara

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2005. Luas dan Fungsi Kawasan Hutan Per Kabupaten.

Depertemen Kehutanan 2007. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007), tentang Hutan Kemasyarakatan

Departemen Kehutanan 2010. Surat KeputusanMenteri        Kehutanan Nomor: P.13/Menhut-II tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007

Forum Komunikasi     Kehutanan Masyarakat (FKKM). 2006. Memastikan Tenure security

Kusworo, A. 2000. Perambah Hutan atau Kambing Hitam : Potret Sengketa

Kawasan         Hutan  di         Provinsi Lampung, Pustaka Latin. Bogor.

Kusworo, A. 2005. Fasilitasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam

Pengembangan PSDHBM. Hasil Penelitian di Lampung Barat, dalam Buletin Kampung, Watala.

Lionberger, H.F dan P.H. Gwin. 1982. Communication Strategis : Aguide for Agriculture Change Agents. The Interstate & Publishers Inc. Danville Illinois

Munshi, A. M. 2006. Perkembangan Inisiatif dan Kebijakan CBFM. Makalah Disampaikan dalam Training Policy Advokasi dan Manajemen Konflik Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Latin, 25 November 2006

Munshi, A.M.2006. Draft Revisi PP 34 Mengaburkan Keberpihakan Pemerintah Terhadap Rakyat Miskin. Position Paper. FKKM, Bogor.

Norton. D.N. 1980. The Effective Tesching of Language Arts. Charles. E. M Company. Colombus, Toronto, Canada.

P3AE-UI.2000. Mendampingi Masyarakat Kampung Menyelenggarakan Tertib Pengelolaan Kawasan Hutan: Prosiding Pelatihan Talang Mulya Gunung Betung, Lampung 24-28 Mei 2000

P3AE-UI. 2001. Menumbuhkembangkan Proses Pembangunan Hutan Partisipatif. Prosiding         Diskusi Multipihak Lampung, 2 dan 6 Juni 2001

Rahmat, S. 2005. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di
Provinsi Lampung. Hasil Penelitian,Buletin Kampung. Watala, Lampung.

Walker, D.H.,B. Tapa, dan F.L. Sinclair. 1995.Incorporation of Indigeneous Knowledge and Prespectives in Agroforestry Development. Part One: Review and Their Application. Agroforestry System, 30:235:248

 

Previous
« Prev Post